Analisis Jurnal HTN

ANALISIS JURNAL

(Disusun untuk memenuhi Ujian Kompetensi Dasar 1, Dosen Pengampu : Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H.)

Oleh :

Nama                : Nanang Prayoga

NIM                  : E0014286

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

APRIL 2015

IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal    : JURNAL KONSTITUSI – P3KHAM LPPM UNIVERSITAS SEBELAS

MARET, Volume IV No. 2, November 2011

ISSN               : 1829-7706

Judul Artikel   : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-VI/2008 dalam Kerangka

Demokrasi Politik terhadap Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umun

Presiden dan Wakil Presiden

Penulis             : Handoyo Leksono

RINGKASAN JURNAL

Dalam konteks Perubahan UUDNRI Tahun 1945 yang menghasilkan ketentuan baru, antara lain Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung dalam satu pasangan oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1)). Ketentuan lebih lanjut dilaksanakan dengan undang-undang. Untuk pertama kali, ketentuan normatif itu dilaksanakan dalam pemilihan umum tahun 2004, yang menghasilkan pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dasar regulasi ini adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Namun dalam konteks ini, ada gugatan publik terhadap kandidasi presiden dan wakil presiden, yang oleh UUDNRI Tahun 1945, dipersyaratkan harus melalui partai politik dan/atau gabungan partai politik. Melalui Putusan Mahkamah Konnstitusi No. 56/PUU-VI/2008, atas perkara yang diajukan oleh M. Fadjroel Rahman, dkk, permohonan tersebut ditolak untuk seluruhnya (dengan komposisi 6:3 suara). Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 sepanjang frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon berargumen pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak konstitusional dengan berdasar pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon berpendapat bahwa yang dapat mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden tidak harus melalui partai politik atau gabungan partai politik, melainkan bisa juga perseorangan atau independen.

ANALISIS

Kondisi Hukum

            Pada dasarnya, Indonesia menganut sistem hukum civil law, di mana hakim dalam menegakkan hukum diikat oleh undang-undang (hukum tertulis). Dalam sistem peradilan ini, kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang. Namun bukan berarti Indonesia menganut aliran hukum positivism, yang hanya menerapkan hukum berdasarkan aturan yang tertera dalam undang-undang. Hakim tetap diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum atau interpretasi hukum apabila belum ada peraturan terhadap kasus tertentu, atau peraturan tersebut belum jelas, atau peraturan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Fakta Empiris

            Pada kasus ini, Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan sistem kandidasi calon presiden dan wakil presiden Indonesia. Mahkamah Konstitusi mengemukakan, karna pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, maka secara konstitusional ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sejalan dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sehungga pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tersebut tidak dapat dikaitkan dan dipertentangkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahkan Mahkamah Konstitusi menunjuk bahwa persoalan sebenarnya bukanlah konstitusionalitas ketentuan UU No. 42 Tahun 2008, akan tetapi lebih karena kehendak dari pemohon yang hendak mencalonkan diri  atau memilih calon presiden dan wakil presiden dari calon perseorangan atau di luar pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik.

Analisis

            Sependapat dengan yang dikemukakan oleh penulis, bahwa Mahkamah Konstitusi belum menunjukkan keadilan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ingin dibangun oleh bangsa Indonesia demi terciptanya rasa keadilan. Proses penyelesaian kasus ini hanya dilaksanakan dari sudut pandang legalitas Undang-Undangnya saja, tanpa memperhatikan sisi moralitas kedaulatan rakyat dan penafsiran hukum yang cukup, artinya Mahkamah Konstitusi berada dalam aliran hukum Positivisme. Apabila kita menengok Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam Pasal 28D ayat (3), maka sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak harus diusulkan oleh partai politik/gabungan partai poltik untuk dapat mengajukan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, memungkinkan pula pengajuan perseorangan atau independen.

            Hak konstitusional setiap warga negara harus dilindungi, karena telah terjamin dalam Undang-Undang Dasar dan terkait erat dengan Hak Asasi Manusia. Pasal 6A ayat (2) berbunyi, “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Tentu kita tidak boleh hanya menarik kesimpulan dari kata-kata yang tercantum dalam kalimat tersebut. Perlu dilakukan penafsiran lebih dalam terhadap suatu undang-undang supaya memenuhi kepentingan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Terlepas dari kepentingan pemohon untuk mengajukan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden, memang perlu dilakukan proses kajian lebih lanjut mengenai hal ini. Akan menjadi titik lemah proses penyelenggaraan demokrasi Indonesia, apabila dalam penafsiran dan penerapannya hanya memperhatikan dari aspek tertentu.

            Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memungkinkan berasal dari independen, tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, yang dapat memimpin sebuah negara sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, tidak selayaknya mempermasalahkan terlalu dalam regulasi yang telah dibuat, melainkan sistem penyeleksian Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus diperbaiki sebelum pemilihan umum dilaksankan. Perlu diadakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum mereka dipilih langsung oleh rakyat. Prestasi masa lalu (track recording) juga patut dijadikan pertimbangan sebagai modal awal calon pemimpin negara ini. Hal ini dikarenakan kualitas/sumber daya manusia satu dengan lainnya berbeda.

            Apabila kita menilik kembali penolakan gugatan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kita dapat melihat bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menitikberatkan pada aspek yuridis saja, tanpa memperhatikan aspek sosiologis yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat harus ditegakkan sekuat mungkin agar tidak terjadi kekacauan politik. Artinya negara harus memberi ruang yang cukup kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, baik sebagai pemilih atau yang dipilih, karena kedaulatan berada di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2)). Dalam Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi member tafsir terhadap frasa “secara demokratis” berarti juga membuka kesempatan bagi calon perseorangan atau independen. Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus dipahami sebagai pasal yang memberi peluang terhadap warga negara yang mengajukan diri sebagai calon perseorangan.

            Memang partai politik merupakan lembaga yang memberi edukasi politik dan salah satu sarana untuk belajar lebih dalam mengenai kondisi negara dan mengatasi berbagai masalah politik. Namun potensi pemimpin yang ada dalam masyarakat Indonesia tidak hanya ada dalam tubuh partai politik. Banyak calon-calon pemimpin potensial yang ada di luar partai politik yang memungkinkan dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik pada waktu yang akan datang.

            Mahkamah Konstitusi gagal dalam melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konsitusi memahami pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memang harus melalui pengusulan dari partai politik, karena memang telah tercantum jelas dalam Undang-Undang. Paham Positivisme seperti ini harus segera dihilangkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia karena dapat berpotensi menimbulkan gejolak politik.

               Konstitusi harus ditafsirkan secara luas karena konstitusi itu dimaksudkan untuk diterapkan terhadap kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang tidak dapat diduga atau diperkirakan pada saat konstitusi dirumuskan dan karena makna konstitusi itu tetap dari waktu ke waktu. Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, ”Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Jika ditafsirkan teks pasal tersebut sudah bersifat eksplisit, kategorikal dan imperatif yang menutup ruang untuk diartikan lain, sehingga teks yang demikian jika dilihat normanya merupakan materi muatan suatu Undang-Undang. Padahal di dalam merumuskan materi muatan konstitusi terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: ”Hanya memasukkan prinsip-prinsip esensial saja, karena dengan demikian dapat dihindari terbentuknya ketentuan-ketentuan yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah-ubah yang mungkin akan sulit mengakomodasikan dirinya dengan perkembangan masa dan kejadian dalam masyatakat; dan menggunakan bahasa yang sederhana dan akurat”.

Demikian juga Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 adalah pasal yang mengatur mengenai cara dan prosedur untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dapat mendiskriminasikan seseorang warga negara untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden, oleh karena prinsip tersebut telah melanggar hak setiap warga negara yang mempunyai kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian setiap warga negara yang memenuhi Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 harus mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, baik melalui partai politik maupun calon perseorangan. Indonesia merupakan negara demokrasi yang berarti bahwa rakyat ikut berperan aktif dalam pengambilan kebijakan ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, pemilu merupakan perwujudan instrument penting dalam mewujudkan cita-cita demokrasi yaitu dengan terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, memiliki kebebasan pendapat dan mendapatkan akses hak-hak politik sebagai warga negara. Oleh karena itu, dalam pemilu khususnya pemilu presiden dan wakil presiden tidak terlepas dari ajarankedaulatan rakyat yang sudah melekat dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar”. Dari pasal tersebut dapat dianalogikan bahwa rakyat ikut berperan aktif dalam menentukan kebijakan negara dan negara tidak boleh membatasi hak-hak politik rakyat untuk mengajukan calon presiden secara independen (perseorangan) dan secara kasat mata Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.

Demikian halnya, dengan pasal 28D ayat (1) telah jelas pemerintah telah melanggar hak asasi manusia tiap-tiap warga negaranya dengan tidak memberikan perlakuan sama di hadapan hukum. Padahal, pemerintah sebagai penyelenggara negara haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Apalagi setelah adanya Putusan MK Nomor 05/PUU-V/2007 tentang calon kepala daerah secara perseorangan berarti telah melahirkan suatu hukum baru dalam konstitusi Indonesia. Berdasarkan putusan tersebut sekiranya dapat dijadikan landasan hukum untuk diterapkan dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, apabila calon kepala daerah secara perseorangan dapat diterapkan tetapi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden calon perseorangan tidak dapat diterapkan maka akan terjadi ketidakpastian hukum. Dengan begitu telah melanggar asas negara hukum (equality before the law) bahwa seluruh warga negara kedudukannya sama dalam hukum sehingga dengan adanya undang-undang pilpres tersebut tidak dapat menghalangi pengajuan calon presiden secara independen yang berarti pemerintah telah bertindak diskriminatif. Berdasarkan pasal 28D ayat (3) yang dikaitkan dengan Pasal 9 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, telah jelas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pada akhirnya, semoga hukum Indonesia dapat berkembang menjadi lebih baik.